Pemerintah Tetapkan Alokasi Subsidi Energi Terbaru, Ini Rinciannya
Foto: Distribusi LPG 3 Kg . (Dok. Pertamina)
Jakarta- Pemerintah telah memutuskan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025. Fokus subsidi pada tahun 2025 tetap pada minyak tanah (BBM) dan bahan bakar gas cair (LPG).
Berdasarkan hasil rapat kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komite VII DPR RI, jumlah bahan bakar tambahan yang dialokasikan pada tahun 2025 berjumlah 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 520.000 KL dan solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Baril Laharadia mengatakan, keputusan pengalokasian subsidi kali ini diambil seiring dengan rencana pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih efisien pada tahun 2025 yang lebih tepat sasaran.
"Kami berharap tidak ada lagi mobil mewah yang menggunakan produk bersubsidi," lanjut Bahlil di ruang rapat Komite VII DPR RI di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, seraya menambahkan, “Kami berharap tidak ada lagi mobil mewah. yang menggunakan produk bersubsidi. (28 Agustus 2017).
Pemerintah mengusulkan untuk mempertahankan tingkat subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter hingga tahun 2025. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.
Selain BBM dan LPG, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi listrik pada tahun 2025 sebesar Rp 90,22 triliun, naik dari target tahun 2024 sebesar Rp 73,24 triliun. Angka tersebut sudah termasuk sisa kurang bayar sebesar Rp 2,02 triliun pada tahun 2023.
"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," ujar dia.
Menanggapi penyaluran subsidi listrik pada tahun 2025, Maman Abdulrahman, Wakil Ketua Komite VII DPR RI, mengatakan penting untuk lebih tepat sasaran dalam melakukan subsidi listrik.“Kita perlu fokus pada masyarakat di Indonesia bagian timur dan pedalaman Kalimantan yang sangat membutuhkan subsidi energi,” ujarnya.
Maman juga menekankan perlunya perbaikan data penerima subsidi agar lebih banyak masyarakat kaya yang tidak mendapat manfaat dari subsidi dan anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.