Rencana Pemerintah Gunakan AI untuk Salurkan BBM Subsidi, Luhut: . Bisa Hemat Rp 90 T
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024 (ISF 2024). (Dok Kemenko Marves)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menggunakan kecerdasan buatan untuk mengembangkan distribusi minyak tanah dan bahan bakar bersubsidi. Menurut perhitungannya, penggunaan kecerdasan buatan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 90 triliun setiap tahunnya.
"Jadi, penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran dengan teknologi AI," kata Luhut di acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Kamis (5/9).
Pertamina terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terkini. Salah satu langkah terbaru adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan pengoperasian nozzle di stasiun pengisian bahan bakar umum. Dengan algoritma yang canggih, nozzle akan bekerja secara mandiri, memastikan pengisian bahan bakar lebih akurat dan efisien.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada konsumen, namun juga berdampak positif pada perekonomian negara. Dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor pendidikan dan manufaktur, mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang lebih merata.
Pemerintah akan mulai membatasi distribusi BBM bersubsidi mulai bulan depan. Tujuannya untuk menyetujui rencana tersebut sebelum Presiden Joko Widodo lengser pada awal Oktober 2024. “Pembatasan BBM bersubsidi kini sedang disosialisasikan. Kita berharap pembatasan subsidi BBM mulai berlaku pada Oktober 2024,” kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. "Sejauh ini belum ada pembahasan, kata Suri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa pekan lalu".
Bendahara Negara juga enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk menghemat sebagian Anggaran Pendapatan dan Peruntukan Negara atau APBN 2025.
Dia hanya mengatakan, rancangan APBN alias RAPBN 2025 masih dibahas pemerintah dan DPR.Tidak ada pihak yang memasukkan ketentuan khusus mengenai batasan pembelian bahan bakar bersubsidi. "Tidak ada pembahasan mengenai hal itu", kata Sri Mulyani.
PT LINTAS ENERGI KEPTON | Powered by PT LINTAS ENERGI KEPTON